Konsistensi Pers Menjaga Perbatasan

Wartawan memiliki tugas yang berat dalam meliput sebuah berita karena terkadang fakta yang dilapangan terkadang bertentangan dengan asumsi masyarakat yang berkembang, lebih-lebih menyangkut informasi permasalahan perbatasan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terkadang banyak kepentingan yang berlawanan dalam mengungkat sebauh kasus. Mislanya memberitakan Lapangan Terbang yang terbengkalai di Natuna, dahulu saat zaman kemerdekaan tidak ada pembebasan lahan dari pemerintah. karena tanah tersebut milik masyarakat, maka tanah tersebut maka tanah tersebut dimanfaat anak cucu dari pemilik tanah, namun dari versi pemerintah karena sudah milik pemerintah maka TNI harus mengambil alih tanah yang dimanfaatkan masyarakat. “Inilah kasus kecil yang sering dialami wartawan saat meliput di daerah perbatasan” ungkap Evi Samsir Kepala Perwakilan LKBN Antara mengawali materinya didepan peseerta Diskusi Publik di Hotel PIH Batam Center, dengan tema  15 Agustus 2017. Hadir dalam diskusi tersebut Rumbadi Dalle, SH, MH Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan dan berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Kota Batam.

Evi menambahkan berbagai pengalamannya bersama TNI meliput berita di pulau-pulau terluar di Provinsi Kepri. Misalnya di Pulau Pekajang ia melihat para tentara bukan minum air tawar, bukan minum air hujan, tetapi minum air laut. Para tentara ini rela jauh dari keramaian kota, dan rela menelusuri semak belukar di wilayah perbatasan tiada lain adalah karena kecintaanya terhadap bangsa dan Negara Indonesia.  “Wartawan yang meliput tentu ikut merasakan beratnya perjuangan para tentara yang menjaga kedaulatan NKRI” tambah Evi melanjutkan diskusi yang bertema “Peran Media di wilayah Perbatasan dalam membangun Semangat Nasionalisme Guna Mensukseskan Kepentingan Nasional”.

Andi selaku Ketua Forum Pemred Kepri membuka dapur pers Haluan Kepri yang berkaitan dengan peran pers dalam menjaga wilayah perbatasan dan mendukung nasionalisme di wilayah Kepri dengan memberikan subsidi harga koran di daerah perbatasan. “Jika di kaki secara ekonomi, harga Koran Haluan Kepri di Natuna, Anambas dan Lingga hanya dengan Rp 3000 per eksemplar, kalau dihitung-hitung  maka untuk bayar ongkos kirim saja tidak cukup, maka ini bukan wilayah bisnis, tetapi demi menyanpaikan informasi di wilayah perbatasan”. Ungkap Andi.

Mengharapkan untung yang besar, dari periklanan sebagai mana yang didapatkan dari masyarakat mainland adalah sebuah keniscayaan, karena ketika menejemen memutuskan membuka cabang di daerah tersebut sudah menghitung kekurangan operasionalnya, dan mendapatkan subsisidinya, sehingga perusahaan bisa tetap konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Tambah Andi.

Sementara itu Muchid al-Bintani selaku Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru menjelaskan ada tiga kategori seseorang disebut wartawan Perbatasan. Pertama, sikapnya yang senantiasa konsisten memberitakan segala sesuatu sesuai dengan kondisi dilapangan, tentu sesuatu tersebut jika diberitakan sesuai dengan etika dewan pers, sehingga tidak oportunis dan pragmatis. Kedua adanya spirit membangun nasionalisme, sehingga berita yang disampaikan senantiasa menentramkan dan memunculkan simpati terhadap sikap nasionalisme di masyarakat. Terakhir wartawan perbatasan harus mahir dalam menghindari potensi terjadinya separatism dan disintegrasi bangsa. “Sikap ini menjadi tolak ukur wartawan perbatasan dalam mewujudkan kepentingan nasional”. Pungkasnya. (mhth)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: