Pers dan Mahasiswa Harus Peduli Perbatasan

Pers dan Mahasiswa mesti berperan aktif dalam mendorong membantu pembangunan daerah perbatasan sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Karena pers adalah saluran publikasi yang dipercaya masyarakat dan penelitian mahasiswa menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan. Demikian disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IV TNI AL R Eko Suyatno dalam diskusi yang gelar Forum Pimred dan Mhs di Hotel Vanesia 24 Juni 2017.

Wilayah Kepri yang luasnya 8202 km²  dan 96% wilayahnya laut, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari sebelah utara yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, wilayah timur berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Barat, wilayah selatan berbatasan dengan Bangka Belitung, dan Jambi, dan wilayah barat berbatasan dengan Malaysia dan Riau. “TNI AL mengadakan operasi di seluruh wilayah nusantara khususnya di Kepri sesuai dengan patok batasan yang sudah disepakati dan ditentukan oleh pemerintah. Jadi klaim Negara itu tidak bisa muncul begitu saja, tetapi ada filosofis historis dan filosofis hukumnya”ucapnya.

Kebijakan panglima TNI  saat menenkankan penguatan Gubernur sebagai mitra TNI, dibuktikan dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan dan menghadirkan Gubernur, beberapa waktu lalu TNI berkumpul di Natuna yang merupakan salah satu daerah perbatasan bersama 23 Gubernur dari  undangan 34 Gubernur seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan kegiatan Pelayaran Lintas Nusantara (Pelantara) yang melibatkan seluruh pemuda termasuk pemuda Kepri. “Untuk menumbuhkan cinta tanah air Panglima TNI memerintahkan masing-masing satuan wilayahnya mengadakan lomba lagu-lagu kebangsaan di tingkat sekolah”. pungkasnya

            Feri Kaloso Kasub Perbatasan Kepri menejelaskan pokok pokok pikrannya dengan mengangkat masalah pokok di daerah perbatasan adalah  penanganan kawasan perbatasan yang belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar sektor, keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik / infrastruktur, mahalnya harga barang dan jasa, rendahnya kualitas SDM pada umumnya,  penyebaran penduduk tidak merata. Hal lain yang sering muncul ke permukaan daerah perbatasan adalah kurangnya personil yang menangani perbatasan, terjadinya perdagangan lintas batas ilegal, Illegal logging,  illegal fishing, terjadinya proses pemudaran terhadap wawasan kebangsaan dan belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah perbatasan.  “Harus ada perubahan paradigm tidak hanya menggunakan cara pandang inward looking dimana melihat Perbatasan Negara sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik  tetapi juga menggunakan paradigma outward looking memandang NKRI sebagai satu entitas yang memiliki elemen; kedaulatan, wilayah, dan penduduk, yang harus dilindungi secara utuh” paparnya.

Pers harus berperan aktif dalam mempublikasikan apa yang telah dilakukan pemerintah, karena mempunyai peran yang sangat besar dalam penyampaian informasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah, Daerah, maupun Masyarakat yang langsung terkait dengan masalah perbatasan. “Sekali waktu turun bersama tim, meliput kondisi eksisting di kawasan perbatasan, sebagai penyambung lidah masyarakat kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, ataupun kawasan terpencil lainnya berkenaan dengan pemerataan pembangunan, untuk disampaikan kepada Pemerintah, mengingat jalur  transportasi dan komunikasi relatif memang masih sulit.” ujarnya.

Kehadiran mahasiswa  sangat penting dalam memberikan pertimbangan dan pemikiran dari sudut pandang akademis, karena tugas utama mahasiswa adalah mlakukan penelitian, buat seminar, mengaajukan proposal, memberikan masukan kepada semua pihak terkait guna percepatan pengembangan dan pembangunan di kawasan Perbatasan. Selain itu melakukan studi kritis terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan memberikan pertimbangan yang seharusnya dilakukan kedepan, karena banyak sekali yang bisa dilihat, baik sisi potensi  besar yang belum tereksploitasi dengan baik.

Pimred Haluan Kepri Andi  melihat dari sudut pandang pers dalam membantu pembangunan perbatasan dengan menjelaskan peran pers yang secara jelas dan nyata menyampaikan semua program pemerintah, memberikan masukan dan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, yang paling pokok adalah menjadi filter terhadap informasi yang diberitakan media asing, dan menjadi yang pertama menyampaikan informasi terkait potensi ancaman bagi kedaulatan bangsa, karena pers memiliki kemampuan memutus isolasi informasi. Solusinya adalah mengembangan teknologi, dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan melalui pemberitaan. Pungkasnya. (muhith)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: